Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) optimistis Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melakukan reformasi kultural Polri. Sebab, berani mengambil langkah tegas kepada jenderal-jenderal yang terlibat suatu kasus.
"Tindakan tegas beliau kepada FS (Ferdy Sambo) dan TM (Teddy Minahasa) itu bukti nyata Kapolri melaksanakan reformasi kultural Polri. Kami optimistis," ujar Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, saat dihubungi Alinea.id, Kamis (27/10).
"Pimpinan yang gagal memberi contoh teladan atau membiarkan anggotanya melakukan pelanggaran, akan langsung dicopot. Statement Kapolri, ikan busuk mulai dari kepalanya," sambung dia.
Poengky menerangkan, upaya Sigit melakukan reformasi di tubuh Korps Bhayangkara juga tampah dari kebijakan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, melarang anggota melakukan tilang manual, praktik titip-menitip calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol), hingga setoran kepada atasan.
Saat mengundang 559 Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Polri di Istana, menurut eks pendiri Imparsial ini, Jokowi menyampaikan keluhan masyarakat yang terbesar di tubuh Polri, pungutan liar (pungli). Reformasi kultural Polri pun menjadi harapan publik demi berubahnya watak militeristik dan arogan menjadi humanis dan ramah.
"Jika Presiden sudah memberikan arahan di hadapan seluruh Kasatker dan Kasatwil, maka arahan tersebut harus mutlak dipatuhi seluruh anggota Polri. Apalagi secara struktural, Polri tunduk dan berada di bawah Presiden," jelasnya.
Menurut Poengky, Jokowi telah memberi contoh pemerintahan bersih bebas pungli dan gaya hidup sederhana. Lalu, ditindaklanjuti Sigit dengan menyampaikan arahan lebih detail kepada jajarannya agar pesan Kepala Negara dilaksanakan disertai teladan bagi anggota dan keluarganya.
Lebih jauh, Poengky berpendapat, saat ini menjadi momentum untuk kembali menggelorakan semangat reformasi kultural Polri, khususnya bersih dari korupsi dan hidup sederhana. Ini diperkuat dengan aturan-aturan internal Polri.
"Semua harus menyadari juga bahwa tidak semua anggota Polri korupsi dan hidup bermewah-mewah, tetapi akibat oknum-oknum yang melakukan pungli serta bergaya hidup mewah, akhirnya citra yang muncul di publik buruk," ucapnya.
"Seluruh anggota Polri harus menyadari bahwa polisi adalah abdi negara, pelayan masyarakat, sehingga harus mampu melaksanakan tugas sebaik-sebaiknya melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan dengan penampilan yang sederhana," imbuhnya.
Meskipun demikian, Poengky mengakui, upaya reformasi Polri bukan pekerjaan mudah karena menyasar perubahan pola pikir (mindset) dan kebiasaan lama. Oleh sebab itu, harus dilaksanakan dengan niat baik, konsekuen, dan konsisten.
Kemudian, dibutuhkan pengawasan yang melekat dari setiap atasan kepada bawahan dan sebaliknya demi memastikan arahan Jokowi dan Sigit konsisten terlaksana. Pun demikian dengan pengawasan maksimal oleh internal dan Propam.
Kompolnas, selaku pengawas eksternal, lanjutnya, bakal memantau pelaksanaannya. Dirinya juga mendorong publik, termasuk media, turut berpartisipasi. "Silakan melaporkan kepada Kompolnas melalui aplikasi e-Lapor Kompolnas jika masyarakat menjumpai ada pelanggaran," tutup Poengky.
